NATUNA- bumimelayumedia.com -, Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Riau-Kepulauan Riau (Kepri), Wiriyanto Aswir, resmi melantik Pengurus HMI Cabang Natuna periode 2025–2026 di bawah kepemimpinan Fergiawan, Rabu (26/11/2025). Prosesi pelantikan yang berlangsung di Gerai Sisi Basisir ini tidak hanya menjadi momentum administratif organisasi, tetapi juga ruang dialektika tajam yang menggetarkan semangat kader dalam menghadapi dinamika kebangsaan dan sosial-politik mutakhir.
Dalam pidato kebangsaan yang sarat muatan kritik dan refleksi strategis, Wiriyanto Aswir yang akrab disapa Rian, menegaskan bahwa kehadirannya di Natuna bukan sekadar agenda seremonial, melainkan sebuah pilgrimage ideologis yang memiliki nilai historis bagi perjalanan kaderisasinya sejak mengikuti Latihan Kader I (LK-1) pada tahun 2010.
Rian menyebut Natuna sebagai “titik balik energi perjuangan”, terutama di tengah stagnasi dan turbulensi sosial-politik yang tengah melanda wilayah Riau Daratan. Menurutnya, Natuna memiliki karakter geopolitik yang unik, serta menjadi representasi batas terluar NKRI yang membutuhkan kehadiran gerakan intelektual kritis mahasiswa.
Di hadapan para kader dan tamu undangan, Rian membuka diskursus dengan membedah realitas paradoksal Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang dinilai membuat Riau kian terpuruk, meskipun menjadi daerah penyumbang energi nasional.
Kebijakan pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan 1.000 sumber minyak baru, menurut Rian, tidak berbanding lurus dengan penerimaan daerah yang justru merosot drastis. Kondisi ini semakin diperburuk oleh defisit anggaran pasca-pandemi dan kebijakan relokasi paksa sekitar 7.000 warga akibat penertiban kawasan hutan, yang memicu gelombang protes sekaligus kegelisahan sosial.
“Ini adalah sebuah anomali yang mencederai rasa keadilan distributif. Riau menanggung beban kebijakan pusat yang tidak populer, dan ketegangan ini kini bergulir di ruang publik mahasiswa,” tegas Rian.
Rian tidak hanya menguliti masalah kebijakan publik. Ia juga menyorot fenomena internal organisasi yang menurutnya mengalami degradasi orientasi gerakan. Di hadapan para pengurus yang baru dilantik, Rian secara tegas menyerukan konsep “tobat seremonial”,sebuah evaluasi menyeluruh terhadap budaya elitis yang kerap menempatkan acara mewah sebagai tolak ukur prestasi organisasi.
“Sudahi kegiatan seremonial yang hura-hura dan tidak menyentuh substansi perjuangan. HMI bukan agen event organizer. Kader harus kembali membumi, hidup bersama realitas grassroot.”
Ia menekankan bahwa kader HMI harus memiliki sense of crisis, kepekaan mendalam terhadap ketimpangan struktural yang dialami masyarakat, khususnya di sektor lingkungan, agraria, dan ekonomi kerakyatan.
Menurutnya, HMI tidak boleh tercerabut dari khittah perjuangan, yaitu keberpihakan terhadap kaum mustadh’afin, mereka yang terpinggirkan oleh struktur sosial dan kebijakan negara yang tidak adil.
Pada bagian paling tajam dalam sambutannya, Rian mengingatkan Pemerintah Kabupaten Natuna untuk tidak menganggap pelantikan ini sebagai legitimasi penuh, melainkan sebagai titipan kritis. HMI, kata Riyan, tetap akan berada di posisi independen, kritis, dan siap berdialog tanpa tunduk pada kekuasaan.
Rian menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh anti-dialog dan harus membuka ruang komunikasi yang sehat dengan mahasiswa sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik.
“Kami titip HMI Cabang Natuna kepada Pemkab. Tapi catat: jangan alergi kritik, jangan tutup ruang diskusi. Mahasiswa bukan musuh negara, mereka mitra strategis dalam menjaga akal sehat kebijakan.”
Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di HMI Cabang Natuna di bawah Ketua Umum Fergiawan, yang dalam kesempatan tersebut berkomitmen membawa organisasi menuju gerakan yang lebih progresif, kritis, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat kepulauan.
Acara ditutup dengan pembacaan ikrar kader, diskusi terbuka, serta refleksi gerakan yang melibatkan kader-kader senior, alumni, dan tamu undangan.
Pelantikan HMI Cabang Natuna ini dinilai sebagai momentum strategis untuk membangkitkan kembali militansi intelektual mahasiswa Islam di tapal batas NKRI, yang selama ini sering terabaikan dalam narasi pembangunan nasional.
Dengan berbagai pesan, kritik, dan arahan strategis yang disampaikan, kehadiran Rian di Natuna menegaskan bahwa HMI bukan sekadar organisasi mahasiswa, tetapi kekuatan moral dan intelektual yang siap menjadi garda depan kontrol kebijakan dan pemberdayaan masyarakat.