Indragiri Hulu-bumimelayumedia.com-, Wakil Ketua Umum HMPBP(himpunan mahasiswa dan pemuda batang peranap), Ahmad Dani, menyoroti ketidakefisienan arah kebijakan pembangunan daerah yang dinilai tidak sinkron, menyusul tetap diprioritaskannya program Koperasi Merah Putih di tengah buruknya kondisi jalan di Kecamatan Batang Peranap yang hingga kini belum tertangani secara optimal.
Kondisi jalan penghubung Batang Peranap–Peranap yang biasa disebut jalan elak, diketahui telah mengalami kerusakan serius sejak beberapa tahun terakhir dan hingga kini belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.
Saat musim hujan, badan jalan berubah menjadi lumpur dan licin sehingga sulit bahkan tidak dapat dilalui kendaraan. Sementara pada musim panas, jalan dipenuhi debu tebal yang mengganggu aktivitas masyarakat.
Pada tahun 2024, kondisi ini bahkan sempat menyebabkan akses jalan terputus akibat luapan Sungai Indragiri. Masyarakat terpaksa menggunakan jalur sungai sebagai alternatif mobilitas.
Dalam salah satu kejadian, ambulans tidak dapat melintas sehingga proses pengangkutan jenazah harus dilakukan menggunakan perahu. Kondisi tersebut menjadi pengalaman berat bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh buruknya infrastruktur dasar.
Ia berharap kondisi serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang dan tidak lagi dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam situasi-situasi darurat yang menyangkut keselamatan dan kemanusiaan.
“Ketika akses dasar seperti jalan saja belum terpenuhi dan bahkan pernah menyebabkan jenazah harus diangkut melalui jalur sungai, maka memprioritaskan program lain berpotensi tidak efektif. Ini bukan hanya soal pembangunan, tapi juga soal kemanusiaan dan efisiensi kebijakan,” tegas Ahmad Dani.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya dalam distribusi hasil perkebunan seperti kelapa sawit dan karet. Kerusakan jalan menyebabkan biaya logistik meningkat dan pengeluaran masyarakat"
“Biaya distribusi naik, margin petani turun.
Dalam kondisi seperti ini, koperasi akan sulit berkembang secara optimal,” ujarnya.
Ahmad Dani menilai bahwa pembangunan Koperasi Merah Putih berpotensi tidak mencapai tujuan maksimal apabila tidak didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai, terutama akses jalan sebagai jalur utama mobilitas dan distribusi barang.
Ia juga menyoroti bahwa kerusakan jalan yang terjadi di Indragiri Hulu tidak terlepas dari faktor struktural, seperti aktivitas kendaraan bertonase berlebih (ODOL), lemahnya pengawasan, serta kualitas pembangunan dan sistem drainase yang belum optimal. Akibatnya, kerusakan jalan terus berulang dari tahun ke tahun tanpa solusi yang berkelanjutan.
“Membangun program ekonomi tanpa memperbaiki infrastruktur dasar sama dengan membangun di atas fondasi yang rapuh,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi terhadap arah kebijakan pembangunan dengan menempatkan perbaikan infrastruktur jalan sebagai prioritas utama.
“Pembangunan yang efektif bukan ditentukan oleh banyaknya program, tetapi oleh ketepatan dalam menyusun prioritas berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat,” ujarnya.
Ahmad Dani menegaskan bahwa tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, program pembangunan seperti Koperasi Merah Putih berisiko tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
“Kami tidak menolak program koperasi.
Namun, pemerintah harus memastikan fondasi utamanya kuat terlebih dahulu, yaitu akses jalan yang layak bagi masyarakat,” ujarnya.