Jakarta — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), angkat bicara terkait serangan militer yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran pada Sabtu (28/2/2026). Serangan tersebut dilaporkan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, beserta keluarganya.
JK menyatakan duka dan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut, terlebih karena terjadi di tengah proses perundingan nuklir antara Iran dan AS yang belum mencapai kesepakatan.
“Kalau sedang berunding, secara etik tentu tidak seharusnya dilakukan serangan. Ini sangat memprihatinkan bagi kita semua,” ujar JK di kediamannya di Jakarta Selatan, Minggu (1/3/2026).
Menurut JK, tindakan tersebut mencerminkan kerasnya dinamika geopolitik global. Ia menilai konflik yang melibatkan kekuatan besar dunia kerap berdampak luas dan sulit dikendalikan, apalagi jika berlangsung di kawasan yang selama ini menjadi pusat ketegangan internasional.
Situasi Internal Iran
JK juga menyoroti kondisi domestik Iran yang sebelumnya telah diwarnai dinamika politik. Ia menyebut adanya tiga arus besar di dalam negeri: kelompok pemerintah yang mempertahankan sistem Republik Islam, kelompok reformis yang mendorong perubahan, serta kelompok yang menginginkan kembalinya sistem monarki seperti sebelum Revolusi 1979.
Dalam situasi tersebut, tidak semua elemen masyarakat Iran memiliki pandangan yang sama terhadap perkembangan terbaru. Namun, JK menegaskan bahwa pembunuhan seorang pemimpin negara tetap merupakan hal yang patut disesalkan.
“Kita bersedih dan berduka atas kejadian ini,” katanya.
Potensi Dampak bagi Indonesia
Meski Indonesia berada jauh dari kawasan konflik, JK mengingatkan dampak tidak langsung yang bisa dirasakan, khususnya di sektor energi dan perdagangan. Ia menyebut potensi kenaikan harga minyak sebagai dampak paling cepat, mengingat ketergantungan Indonesia terhadap impor energi dari Timur Tengah.
Gangguan jalur logistik internasional juga dinilai dapat memengaruhi distribusi barang dan stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, ia menyinggung potensi kendala perjalanan bagi warga negara Indonesia di kawasan tersebut, termasuk jemaah umrah.
Respons Pemerintah Indonesia
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan penyesalan atas gagalnya perundingan nuklir Iran-AS di Jenewa dan menyerukan semua pihak menahan diri. Pemerintah menekankan pentingnya dialog dan diplomasi guna mencegah eskalasi lebih lanjut.
Terkait rencana Presiden Prabowo Subianto untuk berperan sebagai mediator, JK menilai niat tersebut patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan bahwa konflik yang melibatkan negara adidaya memiliki kompleksitas tinggi dan tidak mudah diselesaikan.
Indonesia, lanjutnya, tetap harus berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dengan mendorong penyelesaian damai dan menjaga stabilitas dalam negeri di tengah dinamika global yang tidak menentu.