PEKANBARU, bumimelayumedia.com - Pemerintah Kota Pekanbaru terus mendorong pembangunan yang berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Senapelan, Senin (2/3/2026).
Menurutnya, kehadiran kepala daerah dalam Musrenbang menjadi bentuk keseriusan pemerintah menyerap aspirasi warga secara langsung. Ia menyebut, dirinya dan wali kota berbagi tugas menghadiri Musrenbang di seluruh kecamatan agar tidak ada wilayah yang terlewat.
“Kami hadir agar bisa mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan warga. Dengan begitu, prioritas pembangunan benar-benar sesuai kondisi di lapangan,” ujarnya.
Markarius menekankan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan forum strategis untuk menentukan arah pembangunan. Pemerintah, kata dia, dapat menilai tingkat urgensi usulan masyarakat dari paparan dan penjelasan yang disampaikan dalam forum tersebut.
Ia juga menilai perencanaan pembangunan tidak boleh hanya bertumpu pada kajian teknokratis semata yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Aspirasi masyarakat harus menjadi fondasi utama agar program yang dijalankan tepat sasaran.
Selain melalui Musrenbang, Pemko Pekanbaru juga aktif turun langsung ke lapangan untuk menindaklanjuti pengaduan warga, RT, RW, maupun tokoh masyarakat. Bahkan, pemerintah menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk kebutuhan mendesak dan kondisi darurat.
Dalam kesempatan itu, disampaikan bahwa Kecamatan Senapelan memperoleh pagu anggaran sekitar Rp10,8 miliar hingga Rp10,9 miliar pada tahun ini. Selain itu, terdapat tambahan alokasi lebih dari Rp21 miliar melalui sejumlah organisasi perangkat daerah, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, dan Dinas Perkim.
Markarius turut meluruskan persepsi terkait program “Rp100 juta per RW”. Ia menjelaskan, dana tersebut bukan bantuan tunai, melainkan alokasi anggaran yang diarahkan untuk program prioritas di masing-masing RW sebagai upaya pemerataan pembangunan.
“Setiap RW dapat mengusulkan kegiatan paling mendesak. Jika kebutuhan anggaran lebih besar, tentu akan disesuaikan agar persoalan di wilayah tersebut bisa diselesaikan secara tuntas,” jelasnya.
Musrenbang juga dimanfaatkan untuk membahas persoalan stunting. Berdasarkan data Pemko, Kecamatan Senapelan mencatat 23 kasus stunting dari total 528 kasus di Kota Pekanbaru.
Pemko menargetkan penanganan stunting menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan, terutama di sektor kesehatan dan sosial. Program intervensi gizi yang telah berjalan akan terus diperkuat hingga angka stunting dapat ditekan secara maksimal.
“Kita ingin anak-anak Pekanbaru tumbuh sehat dan optimal. Penanganan stunting akan terus menjadi perhatian serius pemerintah,” tutup Markarius.